Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa

Pasal 1 angka 1 UU Desa menyatakan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selanjutnya, angka 2 menyatakan: “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI”. Adapun yang disebut pemerintahan desa diatur dalam Pasal 3, yaitu “Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Salah satu unsur penyelenggara tersebut adalah BPD yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa. Setidaknya BPD dalam UU Desa disebutkan sebanyak 41 kali. Hal ini menandakan betapa peran penting BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa.Selanjutnya, Pasal 24 UU Desa menyatakan: “Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

  1. a) kepastian hukum;
  2. b) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
  3. c) tertib kepentingan umum;
  4. d) keterbukaan;
  5. e) proporsionalitas;
  6. f) profesionalitas;
  7. g) akuntabilitas;
  8. h) efektivitas dan effiiensi;
  9. i) kearifan lokal;
  10. j) keberagaman; dan
  11. k) partisipatif”.

Bahkan di dalam Pasal 32 dijelaskan bagaimana peran BPD dalam penyelenggaran pemerintahan desa, terutama dalam pemilihan kepala desa, yang nantinya menjadi pemimpin pemerintahan desa. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa:

(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(2)  Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.

(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.”

Keanggotaan BPD sendiri diatur dalam Pasal 56 yang menyatakan:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.”

Persyaratan menjadi anggota BPD juga ditentukan secara khusus, dengan tujuan agar mendapatkan anggota BPD yang proporsional dan mau bergerak aktif untuk mengawasi pemerintahan desa untuk mewujudkan desa yang sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat.

Adapun syarat-syarat menjadi anggota BPD tertuang dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa:

1)         bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2)         memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;

3)         berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;

4)         berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

5)         bukan sebagai perangkat pemerintah desa;

6)         bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan

7)         wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Selanjutnya, Pasal 60 menyatakan bahwa BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. Pasal 61 mengatur hak-hak BPD yakni:

1)         mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

2)         menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

3)         mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBD.

Selain itu, Pasal 62 juga menyatakan bahwa BPD berhak untuk:

1)         mengajukan usul rancangan peraturan desa;

2)         mengajukan pertanyaan;

3)         menyampaikan usul dan/atau pendapat;

4)         memilih dan dipilih; dan

5)         mendapat tunjangan dari APBD. Menyangkut kewajiban BPD tertuang dalam Pasal 63 yang menyatakan bahwa anggota BPD wajib:

  1. a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. b) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  3. c) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
  4. d) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  5. e) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
  6. f) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Bahkan untuk memaksimalkan anggota BPD dalam keikutsertaannya membangun pemerintahan desa yang terbuka dan effisien, anggota BPD memiliki beberapa larangan. Hal ini untuk menjelaskan kenetralan anggota BPD dalam bekerja dan tidak memberikan keuntungan hanya kepada dirinya sendiri. Hal ini tertuang dalam Pasal 64 UU Desa yang menyatakan bahwa anggota BPD dilarang:

a) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;

b) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

c) menyalahgunakan wewenang;

d) melanggar sumpah/janji jabatan;

e) merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;

f) merangkap sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan

g) sebagai pelaksana proyek desa;

h) menjadi pengurus partai politik; dan/atau

i) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Hal ini untuk membuat masyarakat desa percaya bahwa BPD adalah sebuah lembaga yang mementingkan kepentingan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa. BPD bukan lembaga baru. Dalam 15 tahun terakhir, tugas, fungsi, dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan ini dilakukan untuk menuju BPD yang lebih baik lagi. perubahan terhadap BPD ini juga tidak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur tentang urusan desa. Perubahan tugas dan fungsi BPD ini berpengaruh pada pasang naik dan surutnya demokrasi di desa. Desa sebagai republik kecil mengandaikan setiap warganya memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, lembaga BPD menjadi lembaga demokrasi perwakilan di tingkat desa. Istilah Badan Perwakilan

Desa sendiri diperkenalkan oleh UU Pemda 1999 sebagai lembaga legislatif desa, dan hal ini diatur di dalam Pasal 104 UU Pemda 1999. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat di tingkat desa, selanjutnya diatur kembali oleh UU Pemda 2004. BPD bergeser menjadi unsur pemerintahan desa, dengan konsekuensi berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa.Perubahan kelembagaan tersebut tidak hanya berdampak positif dalam pelaksanaan pemerintahan desa, tetapi juga dalam pemantauan di desa. Di samping itu juga menimbulkan efek negatif dalam hubungan antar-lembaga di desa dan bahkan terhadap masyarakat secara umum. Tingkat pemahaman aparatur desa dan anggota BPD dalam menjalankan mekanisme demokrasi di tingkat desa juga menjadi penyebab munculnya berbagai konflik dalam hubungan antar-lembaga di desa. Sebagai daerah otonom, desa mempunyai kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa, BPD menjadi mitra kerja pemerintahan desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok untuk:

1)      merumuskan peraturan-peraturan (legislating function) yang dibutuhkan oleh desa, yang nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa;

2)      bersama-sama kepala desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (budgeting function); dan

3)    mengawasi eksekutif desa (kepala desa beserta perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (controlling function).

Meski BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terlepas dari keterlibatan kelembagaan desa yang berwujud BPD. Tetapi tetap saja BPD masih memiliki kelemahan di dalam keikutsertaannya dalam pemerintahan desa, antara lain:

1)         Kondisi BPD di desa-desa masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa;

2)         Masih perlu meningkatkan peran pengawasan BPD didalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah desa, hal ini mengingat makin luas dan kompleksnya permasalahan serta tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat tingkat bawah di desa;

3)         Pada bagian lain seperti dalam hubungan antar kelembagaan desa seperti BPD dan kepala desa yang terkadang hubungannya tidak harmonis, maka dari itu harus ada pendekatan yang effiien yang harus dilakukan oleh pemerintah, untuk mendudukan hal tersebut. Hal ini tentu akan membuat peran BPD dalam pemerintahan desa menjadi lebih baik lagi.